Bupati Ipuk Jadi Warga Pertama yang Disensus, Ajak Masyarakat Beri Data Ekonomi dengan Jujur
BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mulai berjalan di Banyuwangi sejak 17 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.953 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan seluruh rumah tangga di wilayah tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menjadi salah satu warga yang mengikuti pendataan sensus ekonomi. Pendataan dilakukan oleh petugas BPS di kediamannya di Jalan Tunggul Ametung, Banyuwangi, Rabu (24/6/2026), dengan didampingi Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam.
Ipuk mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat serta menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran mengenai tingkat perekonomian rumah tangga dan memetakan sektor-sektor yang berkembang di daerah.
“Data yang didapat akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, yang nanti bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Ipuk.
Ia menambahkan, pembaruan data ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan kondisi ekonomi Banyuwangi dan menentukan langkah kebijakan yang sesuai.
“Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya. Sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” kata Ipuk.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan kewajiban pajak.
“Mohon terima petugas dengan baik, isi jawaban dengan benar. Dan yang penting, data rahasia yang disampaikan tidak ada kaitan dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” kata Abdus Salam.
Menurut Abdus Salam, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi, dan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Contohnya adalah program KUR yang lahir dari sensus ekonomi sebelumnya setelah mengetahui potret ekonomi Indonesia didominasi UMKM,” jelas Abdus Salam. (tim)
