Polres Malang Bongkar Dugaan TPPO Bermodus Jeratan Utang Arisan

MALANG (AktualLine.com)–Polres Malang, Polda Jawa Timur, mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual yang terjadi di Kabupaten Malang. Dalam perkara tersebut, seorang perempuan berinisial FS (27), warga Kecamatan Tajinan, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memaksa korban menjalani praktik open BO untuk melayani pelanggan.

Kasus ini bermula dari persoalan utang arisan pada 2022. Korban, perempuan berusia 29 tahun, awalnya meminjam uang Rp1 juta, tetapi hanya menerima Rp900 ribu dengan kewajiban mengembalikan Rp1,2 juta. Utang tersebut terus bertambah hingga mencapai Rp12 juta pada Juni 2026 akibat sistem bunga yang memberatkan.

Kasatres PPA dan PPO Polres Malang, AKP Yulistiana Sri Iriana, menjelaskan bahwa tersangka kemudian menawarkan korban bekerja sebagai pekerja seks komersial untuk membayar angsuran utangnya. Korban sempat menolak tawaran tersebut, tetapi akhirnya merasa terpaksa karena mendapat ancaman persoalan utangnya akan diberitahukan kepada ibunya.

“Korban awalnya tidak bersedia. Namun, karena mendapat ancaman bahwa persoalan utangnya akan disampaikan kepada ibunya, korban akhirnya merasa terpaksa menyetujui tawaran tersebut,” kata AKP Yulistiana, Selasa (10/11/2026).

Praktik tersebut mulai berlangsung sejak pertengahan September 2026. Korban dipaksa melayani pelanggan di sebuah hotel di Kepanjen dengan tarif Rp150 ribu setiap transaksi. Seluruh hasil pembayaran diserahkan kepada tersangka, sementara korban justru harus menambah Rp50 ribu untuk menutup biaya kamar hotel sebesar Rp200 ribu.

“Tersangka juga aktif mencarikan pelanggan lain melalui aplikasi pesan instan,” terang AKP Yulistiana.

Dalam kondisi tertekan, korban akhirnya memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Menindaklanjuti laporan itu, petugas mengamankan FS dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam serta nota pembayaran kamar hotel.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 455 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara selama 3 hingga 15 tahun. (tim)