Polres Jember Bongkar Praktik Penimbunan Pertalite di Silo, Dua Orang Jadi Tersangka

IMG-20261112-WA0012

JEMBER (AktualLine.com)–Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, berhasil diungkap Kepolisian Resor (Polres) Jember Polda Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga melakukan penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal.

Kedua tersangka masing-masing berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28). Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan perkara ini bermula dari penindakan aparat di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka diduga menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk membeli Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang. Mereka juga memanfaatkan barcode MyPertamina dalam proses pembelian BBM tersebut.

BBM yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan ditimbun sebelum dijual kembali dengan harga lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi energi.

“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi,” kata AKBP Alaiddin dalam keterangan pers, Rabu (11/11/2026).

Dalam proses penanganan perkara, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya kendaraan dengan tangki modifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga berasal dari hasil penjualan BBM secara ilegal.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Keduanya terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

AKBP Alaiddin menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM di lingkungan masing-masing.

“Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung kami tindak,” pungkas AKBP Alaiddin. (tim)