Perkuat Akurasi Data Kemiskinan, Banyuwangi Gelar Bimtek Pemutakhiran DTSEN

IMG-20261119-WA0003

BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan. Salah satunya melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Banyuwangi berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi 300 petugas pendata DTSEN di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (18/11/2026). Peserta terdiri atas operator desa dan kelurahan, anggota Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Kabupaten Banyuwangi.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan bahwa DTSEN memiliki peran strategis karena menjadi dasar dalam menentukan ketepatan penerima perlindungan sosial sekaligus efektivitas berbagai intervensi pemerintah. Menurutnya, data tersebut bukan hanya persoalan angka maupun urusan administrasi, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar warga yang membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan maupun layanan pemerintah.

“Jika data tidak diperbarui secara berkala, warga yang membutuhkan bantuan berisiko tidak memperoleh layanan dan program pemerintah yang semestinya mereka terima. Ini harus berkala kita update,” katanya.

Suyanto juga meminta seluruh petugas lebih aktif melakukan pendataan langsung dengan mencocokkan informasi yang tercatat dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Proses pemutakhiran, tegasnya, harus diikuti verifikasi faktual dan tindak lanjut, bukan sekadar menyelesaikan kewajiban administrasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga integritas, objektivitas, serta kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas pendataan. Camat, pemerintah desa dan kelurahan, operator, pendamping, pekerja sosial, hingga perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan bekerja secara proaktif.

“Jangan pernah memanipulasi data hanya untuk mengejar peringkat atau desil tertentu. Tugas kita bukan menentukan seseorang harus masuk desil berapa. Tugas kita adalah memastikan bahwa data yang disampaikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Biarkan proses pemeringkatan dilakukan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku,” pintanya.

Sementara itu, Kasubdit Deputi II BIN RI, Asep Hidayat, menerangkan bahwa akurasi data sosial ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Data yang tidak tepat dapat menyebabkan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat salah sasaran. Kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan kecemburuan sosial, mengurangi kepercayaan publik, serta menghambat percepatan pembangunan daerah.

“Seluruh kebijakan publik harus lahir dari data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang presisi, alokasi anggaran yang besar sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak optimal terhadap upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Asep turut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Banyuwangi atas kolaborasi dan sinergi yang dibangun dalam pemutakhiran DTSEN sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Ia menilai keterlibatan pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk memastikan pendataan, verifikasi, serta validasi berjalan secara objektif.

“Sinergi antara instansi pusat dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam memastikan proses pendataan, verifikasi, dan validasi berjalan objektif,” terangnya.

Melalui kegiatan bimtek tersebut, pihaknya berharap para peserta memiliki pemahaman yang sama, meningkatkan kemampuan teknis, serta membangun pola koordinasi yang kuat hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Melalui bimtek ini kami berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas teknis, serta membangun mekanisme koordinasi yang solid hingga tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya. (tim)