Kapolresta Banyuwangi Ajak Kepala Desa Perkuat Musyawarah dan Cegah Konflik Sosial

IMG-20261119-WA0045

BANYUWANGI (AktualLine.com)–Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H., mengajak para kepala desa mengedepankan musyawarah dan komunikasi dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Penyelesaian masalah hendaknya dilakukan melalui dialog, bukan dengan pengerahan massa maupun tindakan kekerasan yang justru berpotensi memunculkan persoalan baru.

Pesan tersebut disampaikan saat Kapolresta Banyuwangi berdialog dengan sekitar 100 kepala desa dalam pertemuan bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Banyuwangi, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, itu menjadi kesempatan bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan menjadi bahan pembicaraan, mulai dari dinamika kehidupan sosial, pengelolaan kepentingan bersama, hingga koordinasi pelayanan publik. Dialog ini sekaligus menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa untuk membangun pemahaman dalam menyikapi persoalan di lingkungan masing-masing.

Muharman Arta menjelaskan, komunikasi yang terjalin dengan baik antara kepala desa, masyarakat, dan kepolisian dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

“Ketika muncul persoalan di tengah masyarakat, jangan sampai emosi justru memperkeruh keadaan. Kedepankan musyawarah, buka ruang dialog, dan cari jalan keluar yang baik. Jangan menggunakan kekerasan atau mengerahkan massa karena hal itu bisa menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah desa dinilai memiliki kedekatan dengan warga sehingga berbagai potensi persoalan biasanya dapat diketahui lebih awal. Karena itu, komunikasi dengan Bhabinkamtibmas perlu terus diperkuat, tidak hanya ketika muncul permasalahan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan.

Terkait keberadaan Bhabinkamtibmas, Kapolresta menyampaikan bahwa personel kepolisian tersebut memiliki tugas mendampingi masyarakat di desa. Kendati masih terdapat keterbatasan jumlah anggota yang menyebabkan sebagian personel harus menjalankan tugas rangkap, kepolisian tetap berupaya menjaga komunikasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PKDI Kabupaten Banyuwangi, Budiharto, menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dinamika kehidupan masyarakat. Berbagai persoalan yang dihadapi kepala desa, terutama menyangkut pengelolaan kepentingan warga serta kejelasan prosedur dalam menangani persoalan di tingkat desa, turut menjadi bahan dialog.

Menurut Budiharto, kepala desa kerap berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan pemahaman dan koordinasi lintas pihak. Karena itu, pertemuan secara langsung dengan jajaran kepolisian diharapkan dapat membuka ruang komunikasi sekaligus memberikan pemahaman dalam menentukan langkah penyelesaian.

“Di lapangan, kepala desa menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang terkadang tidak sederhana. Kami berharap melalui komunikasi langsung seperti ini, ada ruang untuk bertukar pikiran dan memperoleh arahan agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru,” kata Budiharto.

Dalam dialog tersebut, pemanfaatan pos keamanan lingkungan (pos kamling) juga menjadi salah satu topik pembahasan. Keberadaan fasilitas keamanan berbasis masyarakat itu dinilai penting sebagai bagian dari upaya membangun kepedulian warga sekaligus memperkuat kerja sama dengan kepolisian.

Pembahasan lainnya menyangkut mekanisme perizinan kegiatan di masyarakat. Kesamaan pemahaman mengenai prosedur dan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing pihak dinilai diperlukan agar pelaksanaan berbagai kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selain persoalan keamanan dan ketertiban, Kapolresta turut mengajak pemerintah desa meningkatkan perhatian terhadap keselamatan berlalu lintas serta penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kedua persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak mengingat dampaknya dapat meluas hingga lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri ketika menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku dengan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

Melalui pertemuan ini, Polresta Banyuwangi berharap hubungan komunikasi dengan pemerintah desa semakin kuat. Dengan koordinasi yang terbuka, berbagai potensi persoalan di masyarakat diharapkan dapat diketahui lebih dini sehingga penyelesaiannya bisa mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara kepolisian, pemerintah desa, dan warga dalam menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan yang kondusif. (tim)