DPRD Banyuwangi Dorong Realisasi Bosda Madrasah dalam APBD 2026

BANYUWANGI (aktualline.com)–Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk madrasah kembali menjadi perhatian DPRD. Lembaga legislatif menilai, janji tersebut harus segera diwujudkan secara konkret dalam perencanaan anggaran tahun 2026 agar tidak terus berlarut.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, secara khusus akan mengingatkan kembali janji Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang sebelumnya disampaikan dalam audiensi daring bersama Aliansi Guru Madrasah pada Oktober 2025 lalu. Pertemuan itu, jelasnya, telah menghasilkan kesepakatan awal untuk memasukkan Bosda Madrasah dalam sistem perencanaan daerah.

“Saya sebagai wakil rakyat tentu berkewajiban untuk mengingatkan Bupati agar segera mewujudkan janjinya yakni merealisasikan program Bosda untuk Madrasah se-Kabupaten Banyuwangi,” kata Ni’mah, Kamis (27/11/2025).

Ia menerangkan bahwa dalam audiensi tersebut, Bupati Ipuk telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar menginput rencana anggaran Bosda Madrasah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun anggaran 2026. Audiensi itu sendiri dipimpin Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi dan Ketua Komisi IV DPRD.

”Audiensi bersama Aliansi Guru Madrasah waktu itu dipimpin Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, dan Ketua Komisi IV DPRD dan sudah ada kesepakatan,” terangnya.

Ni’mah juga mengingatkan bahwa wacana Bosda Madrasah sejatinya bukan hal baru. Janji ini telah muncul sejak era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dan kembali diperkuat pada periode kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani. Namun hingga kini, realisasi anggaran yang dinanti para guru madrasah belum benar-benar terealisasi.

Ia berharap, langkah konkret segera diambil dengan memasukkan Bosda Madrasah ke dalam dokumen perencanaan APBD 2026. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Banyuwangi.

“Harapan saya, program Bosda untuk Madrasah ini dimasukkan ke perencanaan anggaran tahun 2026 agar guru-guru Madrasah tidak melakukan unjuk rasa kembali sehingga iklim investasi dan perekonomian di Banyuwangi aman dan kondusif,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ni’mah menilai bahwa Bosda Madrasah yang bersumber dari APBD Banyuwangi akan berdampak langsung terhadap peningkatan operasional pendidikan, perluasan akses pembelajaran, hingga mendukung pemenuhan Standar Pendidikan Nasional. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan penguatan program wajib belajar.

“Mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program wajib belajar secara efektif,” pungkasnya. (tim)