Digitalisasi Pemkab Banyuwangi Kembali Catatkan Prestasi Nasional Tertinggi
BANYUWANGI (AktualLine)–Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun sistem pemerintahan digital kembali membuahkan hasil. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Banyuwangi meraih indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di Indonesia.
Dalam evaluasi SPBE tahun 2025, Banyuwangi memperoleh nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5 dan masuk dalam kategori “Memuaskan”. Capaian tersebut menjadikan Banyuwangi sebagai pemerintah daerah dengan skor tertinggi, melampaui seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya.
Pemantauan SPBE dilakukan KemenPAN-RB bersama tim terhadap seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota se-Indonesia. Hasilnya, lima instansi dengan indeks tertinggi secara nasional adalah KemenPAN-RB (4,88), Pemkab Banyuwangi (4,87), Pemprov Jawa Barat (4,80), Pemprov Jawa Timur (4,79), dan Pemkot Surabaya (4,78). Sementara rata-rata indeks SPBE nasional tercatat di angka 3,23.
SPBE sendiri merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Penilaian SPBE 2025 mencakup 47 indikator yang terbagi dalam empat domain, yakni kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta layanan SPBE yang meliputi layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan Pemkab Banyuwangi dalam mendorong digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan.
“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan peningkatan kapasitas aparaturnya,” kata Ipuk.
Evaluasi SPBE dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sekali sebagai upaya memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan konsisten dan berkesinambungan. Selain menjadi potret kemajuan digitalisasi instansi, SPBE juga berfungsi sebagai panduan strategis agar kebijakan pemerintah digital daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Ipuk juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang terus memberikan kepercayaan kepada Banyuwangi. Salah satunya dengan menunjuk Banyuwangi sebagai lokasi pelaksanaan program transformasi digital nasional, yakni pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui aplikasi Portal Perlinsos.
Uji coba program digitalisasi bansos tersebut telah berjalan sejak September 2025. Setelah dinilai berhasil, program ini direncanakan akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model ‘laboratorium hidup’ transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” jelas Ipuk.
Sebelum capaian ini, Banyuwangi juga telah lebih dahulu mengembangkan layanan publik digital terintegrasi melalui program “Smart Kampung” sejak 2016. Program tersebut dirancang untuk mendorong budaya digital hingga ke tingkat desa, mencakup layanan administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga sektor kesehatan. (tim)
