Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Delapan Fokus Pembangunan Banyuwangi Dipaparkan

mfkbfq_j_h_whatsapp-image-2026-03-04-at-154801

BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026). Forum tersebut diikuti jajaran OPD, para kepala desa, lurah, camat, hingga berbagai elemen masyarakat baik secara luring maupun daring.

Bupati Ipuk Fiestiandani dalam pemaparannya menekankan, arah kebijakan pembangunan 2027 akan difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi, serta pariwisata yang berkelanjutan.

“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi,” kata Ipuk.

Menurutnya, berbagai isu strategis nasional juga menjadi perhatian daerah. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim; percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.

Selain itu, transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, dan digitalisasi sektor-sektor produktif; penguatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan layanan kesehatan yang merata; serta pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi semua tantangan dan merubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ipuk merinci delapan prioritas program tahun 2027. Di antaranya peningkatan kualitas SDM; reformasi perlindungan sosial; transformasi ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas; serta peningkatan produktivitas sektor pertanian.

“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan bapak Presiden,” tegas Ipuk.

Pemkab juga menyiapkan program penguatan SDM responsif melalui peluncuran “Banyuwangi Progresif”. Beasiswa ini difokuskan pada sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Selain itu, digelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) guna menjaring talenta inovatif daerah.

Prioritas lain yang masuk dalam delapan program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur berkelanjutan; digitalisasi layanan publik dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif dan ketahanan bencana; serta harmonisasi sosial dan kondusivitas wilayah.

“Untuk infrastruktur, kita akan tuntas-habiskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antar wilayah ini, rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar,” paparnya.

Musrenbang tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, serta perwakilan perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Ipuk berharap forum perencanaan ini mampu melahirkan solusi terbaik atas berbagai isu nasional maupun provinsi dengan tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat daerah.

“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa yang akan datang,” harap Ipuk. (tim)