Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Mendagri Berkat Tata Kelola Pemerintahan Paling Unggul

JAKARTA (AktualLine)— Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih nilai tertinggi di kategori Kabupaten dalam penilaian tata kelola pemerintahan daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Dengan skor 82,92, Banyuwangi berada jauh di atas nilai rata-rata 65,15 dan melewati capaian terendah 23,24. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Ipuk Fiestiandani, Senin (1/12/2025).

Menurut GM Pusat Data Tempo, Khairul Anam, terdapat empat parameter utama yang digunakan dalam penilaian tersebut. “Mulai dari Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), hingga Monitoring Center for Prevention (MCP),” jelasnya. Seluruh data, tambah Anam, dihimpun dari lima indeks Kemendagri serta empat indeks milik BPS dan Kementerian Kesehatan untuk rentang kinerja 2024–2025. “Secara keseluruhan mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegasnya.

Tito Karnavian dalam sambutannya menerangkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga instrumen untuk mendorong daerah agar terus berlomba-lomba memperbaiki kinerja. “Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah dalam menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang diberikan,” kata Tito. Ia menambahkan bahwa prestasi tersebut menjadi dasar pemberian insentif sesuai capaian tiap daerah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen birokrasi di Banyuwangi. “Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Baik dari daerah yang berfiskal rendah, sedang ataupun tinggi,” terangnya.

Ipuk menjelaskan bahwa selama ini berbagai persoalan daerah diurai melalui pertemuan rutin mingguan bersama seluruh OPD dan camat. Weekly Meeting itu, menurutnya, menjadi forum strategis untuk membahas kendala secara lintas sektor. “Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan kita bagi habis tanggung jawab masing-masing OPD. Dari sini, tidak ada lagi ego-sektoral yang kerap membuat persoalan stag, tidak teratasi,” jelasnya.

Selain itu, prinsip pelayanan publik yang partisipatif turut ditekankan melalui program Banyuwangi Melayani. Setiap OPD memberikan nomor kontak penanggung jawab langsung kepada masyarakat untuk mempercepat penanganan persoalan. “Hal ini juga memutus adanya makelar, pungli atau sejenisnya dalam memberikan pelayanan publik,” papar Ipuk.

Penghargaan dari Kemendagri ini diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi jajaran Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Ipuk menegaskan bahwa prestasi tersebut akan menjadi pengingat sekaligus pemacu untuk terus memberikan yang terbaik bagi warga Banyuwangi. “Ini menjadi penyemangat bagi kami,” pungkasnya.