Banyuwangi Jadi Contoh Nasional, Ipuk Paparkan Strategi Sukses Digitalisasi Bansos
BANYUWANGI (AktualLine)–Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas Pemerintah Pusat akan segera diperluas ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan pertama diminta berbagi pengalaman terkait keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026), untuk memaparkan praktik baik yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting digitalisasi bansos.
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai wilayah, Ipuk mengulas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan jaringan hingga kesiapan masyarakat.
“Proses pendataan membutuhkan perangkat digital untuk autentifikasi data. Ini mengandaikan adanya sinyal dan perangkat yang memadai. Sementara di Banyuwangi, tidak semua wilayah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal. Selain itu, tidak semua penerima bantuan punya handphone,” terang Ipuk.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi mengerahkan banyak pihak sebagai pendamping pendataan. Mereka turun langsung ke masyarakat dengan sistem jemput bola.
“Lebih dari empat ribu orang terlibat, mulai dari ASN, staf desa/kelurahan, kader dasawisma, pilar sosial sampai tokoh agama. Tidak ada anggaran khusus. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, sebelumnya kami beri pemahaman tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” jelasnya.
Untuk wilayah yang sulit sinyal, warga diminta datang ke kantor desa. Di sana, mereka dibantu melakukan proses pendataan secara kolektif.
“Kami atur jadwal antar desa supaya bisa berbagi sinyal dengan tertib. Jadi tidak berebut, biar tidak lemot,” kata Ipuk.
Sejumlah kepala daerah hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya dari berbagai provinsi.
Sebelumnya, para peserta juga mendapat paparan mengenai Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat nasional, antara lain Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Turut memberikan materi pula Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang tahapannya sudah jauh lebih efisien. Dalam satu sampai dua bulan bisa rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut. (tim)
