Menko Pangan Siapkan Skema Serap Hasil Tangkapan, Nelayan Banyuwangi Didorong Lebih Sejahtera
Menko Pangan Zulkifli Hasan sampaikan skema kepastian harga ikan untuk nelayan Banyuwangi, Kamis (14/5/2026).
BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah pusat tengah menyiapkan skema penyerapan hasil tangkapan nelayan guna memberikan kepastian harga ikan di tingkat nelayan. Skema tersebut nantinya dikaitkan lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat bertemu sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Kamis (14/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono.
Menurut Zulhas, pemerintah saat ini juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, hingga koperasi di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah itu dilakukan agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik saat hasil tangkapan melimpah.
“Itu agar nelayan punya daya tawar yang tinggi ya. Selama ini melaut ikannya begitu di darat ditawar berapa, kalau nggak dijual kan bisa busuk,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, keberadaan cold storage dan koperasi diharapkan dapat membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan ketika harga pasar sedang turun. Bila hasil laut belum terserap pasar, maka ikan tersebut nantinya bisa dibeli oleh SPPG untuk kebutuhan MBG.
“Nanti kalau semua sudah jadi, kalau ikan nelayan dapat banyak dan harganya turun bisa disimpan dulu. Kalau masih nggak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya. Sudah kita atur begitu. Sehingga nelayan punya kepastian harga,” jelasnya.
Zulhas menegaskan, pemerintah ingin memastikan nelayan tetap memperoleh keuntungan dari hasil melaut. Menurutnya, nelayan tidak boleh dirugikan akibat harga jual ikan yang tidak menentu.
“Jadi nelayan nanti punya kepastian keuntungan. Jangan sampai capek-capek melaut, setelah sampai di darat harganya nggak jelas berapa ikan itu dibeli,” terangnya.
Ia juga mencontohkan pola serupa yang telah diterapkan pemerintah terhadap komoditas gabah. Pemerintah menetapkan Harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani agar kesejahteraan petani meningkat.
“Gabah kita jamin Rp6.500, kalau nggak harga segitu gabah bisa dibeli Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes),” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KUB Nelayan Sumber Laut Lateng menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Ia menilai kebijakan itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan yang selama ini kerap menghadapi anjloknya harga ikan saat musim tangkapan melimpah.
“Menteri kan menyampaikan bahwa nelayan itu akan dibikinkan standar harga, kemudian ikan-ikannya bisa diserap di SPPG. Kalau bagi nelayan, pasti kami senang kalau memang ada seperti itu, ekonomi nelayan mestinya meningkat,” ujarnya.
Selain kepastian harga, nelayan juga berharap adanya tambahan fasilitas penunjang, salah satunya SPBU khusus nelayan guna mendukung operasional saat melaut. (tim)
