Menko Pangan Zulkifli Hasan Siap Kawal Pembenahan Irigasi Pertanian Banyuwangi

BANYUWANGI (AktualLine.com)–Persoalan infrastruktur pertanian menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama ratusan petani dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) se-Banyuwangi. Pertemuan bertajuk Jagongan Bareng tersebut berlangsung di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20/8/2026).

Dalam forum itu, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi jaringan irigasi. Menko Pangan memastikan aspirasi tersebut akan dikawal agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, misalnya, menyoroti kondisi saluran irigasi sekunder yang mengalami pendangkalan akibat tumpukan sedimen lumpur. Menurutnya, normalisasi diperlukan agar distribusi air ke lahan pertanian tidak terganggu.

Sementara itu, Dianto, petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, meminta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan saluran irigasi, terutama untuk menghadapi kemungkinan musim kemarau panjang.

“Kami mohon kepada pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,” kata Dianto kepada Menko Pangan yang hadir bersama Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.

Aspirasi lainnya datang dari petani terkait pola pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi. Mereka berharap pembangunan saluran air pertanian ke depan dapat melibatkan masyarakat melalui sistem swakelola atau padat karya.

“Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasi dari pemerintah harus di-swakelolaka-kan pak,” terang Tain, perwakilan HIPPA dari Tegalsari.

Petani asal Muncar, Hariyadi, juga meminta agar perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Mendung segera direalisasikan. Perbaikan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran pengairan lahan pertanian.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Zulkifli Hasan meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera menyusun surat resmi berisi seluruh usulan petani untuk disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Surat tersebut juga diminta ditembuskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan sehingga kebutuhan perbaikan infrastruktur pengairan dapat segera ditindaklanjuti.

“Saya yang mengawal langsung. Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya,” kata Zulhas.

Ia juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar petani tidak mengalami kesulitan. Karena itu, kerusakan jaringan irigasi harus segera ditangani sehingga kebutuhan pengairan untuk pertanian tetap terjamin.

Selain persoalan irigasi, pemerintah pusat juga berkomitmen memperkuat kesejahteraan petani melalui kebijakan pangan nasional. Zulhas menjelaskan, pemerintah tidak akan lagi melakukan impor beras sebagai bagian dari upaya memastikan manfaat ketahanan pangan dapat dirasakan petani Indonesia.

Penguatan sektor pangan tersebut, lanjutnya, juga akan didukung optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan mulai berperan pada akhir September mendatang. Koperasi itu nantinya diharapkan ikut menjaga harga gabah minimal Rp 6.500, sekaligus membantu penyaluran pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyediaan fasilitas cold storage.

“Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia,” tegas Zulhas. (tim)