Wabup Mujiono Sampaikan RAPBD 2027 dalam Paripurna DPRD Banyuwangi
BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp2,444 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Rancangan anggaran tersebut juga memuat target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,41 persen.
Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono saat membacakan nota pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto bersama Wakil Ketua DPRD Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliono. Hadir pula anggota DPRD lintas fraksi, Sekretaris Daerah, jajaran asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta lurah.
Dalam penyampaiannya, Mujiono menerangkan bahwa penyusunan RAPBD 2027 mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perkiraan pendapatan daerah, perkembangan kondisi makroekonomi, hingga kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan.
Keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan. Di satu sisi, kebutuhan belanja pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat terus berkembang. Di sisi lain, peningkatan pendapatan daerah belum tentu sebanding dengan besarnya kebutuhan tersebut.
“Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera,” kata Mujiono di hadapan anggota DPRD.
Untuk indikator pembangunan, Pemkab Banyuwangi menetapkan sejumlah sasaran pada 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,41 persen, angka kemiskinan ditargetkan 5,77 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,87, serta Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97.
Mujiono menjelaskan, berbagai target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program pemerintah daerah yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan, RAPBD Banyuwangi 2027 dirancang mencapai Rp2,444 triliun. Komposisinya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp850,8 miliar, pendapatan transfer Rp1,543 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp50,170 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp2,420 triliun. Pengalokasiannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.
“Kebijakan umum belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Pada pos pembiayaan, Pemkab Banyuwangi merencanakan penerimaan sebesar Rp45,32 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan diperkirakan sebesar Rp68,416 miliar.
Komponen pembiayaan netto tersebut turut diperhitungkan dalam menjaga keseimbangan anggaran, termasuk sebagai bagian dari upaya menutup defisit apabila pendapatan dan belanja mengalami selisih.
Menutup penyampaiannya, Mujiono berharap proses pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Banyuwangi.
“Eksekutif berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan dilandasi semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” tutur dia. (tim)
