Kapolresta Banyuwangi Matangkan Skema Pengendalian Truk untuk Antisipasi Kepadatan Nataru di Ketapang

IMG-20261121-WA0077

BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pengaturan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang menjadi salah satu fokus persiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Polresta Banyuwangi menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pengendalian kendaraan sejak jalur kedatangan, rekayasa lalu lintas, hingga pemanfaatan kawasan penyangga untuk mengantisipasi antrean panjang.

Rencana tersebut disampaikan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, S.I.K., M.H., dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).

Dalam pemaparannya, Kapolresta menjelaskan bahwa pengaturan arus kendaraan harus dilakukan secara berjenjang. Koordinasi dengan daerah penyangga diperlukan agar kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali tidak seluruhnya masuk ke kawasan Ketapang dalam waktu bersamaan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah koordinasi lintas wilayah untuk melakukan pengaturan atau penyekatan kendaraan sebelum memasuki Kabupaten Banyuwangi. Skema tersebut mempertimbangkan kapasitas penampungan kendaraan serta kesiapan layanan penyeberangan.

“Pengendalian kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang tidak bisa hanya dilakukan ketika antrean sudah terjadi. Kami menyiapkan rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan besar, serta koordinasi dengan wilayah penyangga agar arus menuju pelabuhan dapat diatur sejak awal. Prinsipnya, kendaraan yang masuk harus menyesuaikan kapasitas pelayanan penyeberangan sehingga tidak terjadi penumpukan di jalan raya,” kata Muharman.

Sejalan dengan rencana itu, PT ASDP Indonesia Ferry turut mengusulkan sejumlah titik penyaringan kendaraan di jalur hulu. Lokasi yang masuk dalam pembahasan antara lain rest area KM 819A serta kawasan Probolinggo dan Besuki.

Melalui skema tersebut, kendaraan direncanakan menjalani pemeriksaan berdasarkan golongan, tujuan perjalanan, kepemilikan tiket, serta ketentuan pembatasan angkutan barang sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Namun, penerapannya masih membutuhkan pembahasan teknis ant instansi.

Rekayasa Lalu Lintas dan Penyiapan Buffer Zone

Di wilayah Banyuwangi, pengendalian kendaraan direncanakan melalui penerapan sistem penundaan perjalanan atau delay system di kawasan Simpang Tiga Farly dan KP3. Kendaraan yang menuju pelabuhan akan diatur pergerakannya dan dapat diarahkan terlebih dahulu ke kawasan penyangga atau kantong parkir yang telah disiapkan.

Beberapa lokasi yang masuk dalam rencana pemanfaatan buffer zone meliputi Bulusan, Pusri, Sri Tanjung, Grand Watu Dodol, serta alternatif lahan Hermanto. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi tempat penampungan sementara sebelum kendaraan memperoleh giliran menuju pelabuhan.

Khusus kendaraan besar dengan tiga sumbu, Polresta Banyuwangi menyiapkan pemilahan di lahan Hermanto, terutama bagi angkutan yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Kendaraan yang masuk dalam skema tersebut direncanakan mendapatkan stiker nomor urut untuk memudahkan identifikasi sekaligus mengatur antrean.

Pengaturan kendaraan besar juga akan disesuaikan dengan ketentuan pembatasan operasional angkutan barang selama periode Nataru. Saat rapat berlangsung, Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Dengan demikian, jenis kendaraan yang dibatasi, waktu pemberlakuan, maupun pengecualiannya tetap menunggu ketentuan resmi dari instansi berwenang.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan ketertiban dan keselamatan lalu lintas selama masa libur akhir tahun.

Kakorlantas Tekankan Pengendalian dari Jalur Hulu

Strategi pengaturan kendaraan yang dipaparkan Kapolresta Banyuwangi sejalan dengan arahan Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum.

Dalam arahannya, Kakorlantas menjelaskan bahwa keberadaan buffer zone berfungsi untuk menampung kendaraan yang telah tiba, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi mengatasi kemacetan. Pengendalian kepadatan harus dilakukan secara terpadu, dimulai dari pengaturan kedatangan kendaraan di wilayah sebelumnya, pemanfaatan kawasan penyangga, hingga mekanisme pemanggilan kendaraan menuju dermaga.

Sistem pengelolaan arus kendaraan di Pelabuhan Merak juga menjadi salah satu referensi dalam pengembangan pola pengaturan di Ketapang. Meski demikian, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelayanan penyeberangan Jawa–Bali.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya koordinasi dalam pengaturan kendaraan di setiap kawasan penyangga.

Kapolda mengarahkan agar mekanisme antrean, termasuk pencatatan nomor urut kendaraan yang masuk dan keluar dari buffer zone, dilakukan secara selaras. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketidakteraturan pergerakan kendaraan ketika diarahkan menuju pelabuhan.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, turut direncanakan pembentukan pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terhubung dengan kawasan penyangga. Keberadaan pos tersebut diharapkan membantu koordinasi petugas sekaligus memberikan pelayanan kepada pengguna jalan.

Di sisi operasional penyeberangan, pengaturan kendaraan dari darat juga harus memperhitungkan kemampuan pelayanan kapal dan dermaga. Kendaraan yang berada di kawasan penyangga tidak bisa diberangkatkan menuju pelabuhan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan ketersediaan slot penyeberangan.

Berdasarkan paparan ASDP dan KSOP Tanjung Wangi, proses pemanggilan kendaraan perlu didukung komunikasi berkelanjutan antara petugas pengendali antrean, operator pelabuhan, dan petugas dermaga. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting agar jumlah kendaraan yang masuk sesuai dengan kapasitas pelayanan penyeberangan.

ASDP turut memproyeksikan peningkatan mobilitas masyarakat sekitar tiga persen selama periode Nataru. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menyiapkan penyesuaian pelayanan penyeberangan dan pengendalian arus kendaraan.

Berbagai skema yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut selanjutnya akan dimatangkan melalui pembahasan teknis lintas instansi. Beberapa hal yang perlu dipastikan meliputi lokasi pengendalian kendaraan, penerapan pembatasan angkutan barang, serta mekanisme pemanggilan kendaraan dari kawasan penyangga menuju pelabuhan.

Melalui pengaturan yang dimulai sejak jalur kedatangan, Polresta Banyuwangi berupaya mengantisipasi potensi kepadatan sebelum kendaraan memasuki kawasan Pelabuhan Ketapang. Dengan demikian, pengamanan Nataru diharapkan tidak hanya bertumpu pada penanganan kemacetan, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui pengendalian arus kendaraan yang terukur dan terkoordinasi. (tim)