Menhub Tinjau Kesiapan Arus Nataru di Ketapang, Keselamatan Jadi Fokus Utama
BANYUWANGI (AktualLine)—Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus mematangkan persiapan menghadapi lonjakan penumpang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin langsung rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Selasa malam (16/12/2025).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo, unsur KSOP, BPTD, operator penyeberangan, pengusaha kapal, serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam arahannya, Menhub Dudy menegaskan bahwa pergerakan masyarakat selama libur Nataru diperkirakan meningkat signifikan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memastikan layanan penyeberangan berjalan aman, tertib, dan nyaman.
“Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” kata Dudy.
Ia juga mengingatkan agar insiden kecelakaan kapal yang terjadi beberapa bulan lalu, seperti yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona, dijadikan pembelajaran serius. Menurutnya, pengawasan keselamatan harus dijalankan tanpa kompromi, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
Lebih lanjut, Menhub menekankan pentingnya perhatian terhadap empat aspek utama, yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi risiko cuaca ekstrem dan kondisi darurat lainnya. Hal ini menjadi krusial mengingat periode Desember hingga Januari merupakan puncak musim penghujan.
“Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung kelancaran arus Nataru, baik dari Jawa menuju Bali dan NTB maupun sebaliknya.
“Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” jelas Ipuk.
Ipuk mengungkapkan, Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai potensi kepadatan kendaraan. Area tersebut juga akan difungsikan sebagai lokasi parkir sementara bagi truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta memperkuat sinergi dengan Polresta Banyuwangi, TNI, dan OPD terkait. Pengamanan perlintasan sebidang kereta api turut diperkuat dengan pemasangan rambu dan marka tambahan.
“Kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR, dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM,” tambahnya.
Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menjelaskan, puncak arus penyeberangan diperkirakan terjadi pada 21–23 Desember menjelang Natal, serta 28–29 Desember menjelang Tahun Baru. Untuk itu, ASDP telah menyiapkan pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada.
“Pada kondisi normal kami operasikan 28 kapal, saat padat menjadi 30 kapal, dan saat sangat padat hingga 32 kapal, termasuk penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” jelas Heru.
Di sisi lain, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan pengamanan Nataru telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi nasional.
“Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gapasdap, serta stakeholder terkait lainnya. (tim)
