Program PTSL, 300 Bidang Tanah Warga Gladag Resmi Bersertifikat

IMG-20261120-WA0029

BANYUWANGI (AktualLine.com)–Sebanyak 300 warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gelombang pertama. Penyerahan sertifikat dilakukan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi di Balai Desa Gladag, Kamis (19/11/2026).

Penyerahan tersebut menjadi salah satu agenda dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Pada kesempatan yang sama, Pemkab Banyuwangi dan BPN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai bagian dari penguatan kerja sama di bidang pertanahan.

Ipuk berpesan agar masyarakat menjaga sertifikat yang telah diterima dengan baik sehingga dokumen penting tersebut tidak mudah rusak.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” pesan Ipuk kepada warga.

Menurut Ipuk, sertifikasi tanah merupakan langkah pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas aset yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat resmi, warga memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat sekaligus rasa aman dalam mengelola tanahnya.

Ia juga berharap kepemilikan sertifikat tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas, terutama dalam mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” katanya.

Ipuk turut mengingatkan warga agar memanfaatkan tanah secara bijaksana dan produktif. Terlebih, sebagian masyarakat Gladag menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perdagangan. Tanah yang dimiliki dapat dikembangkan untuk menunjang aktivitas ekonomi keluarga.

“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.

Ia menambahkan, upaya percepatan sertifikasi tanah akan terus dilakukan karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pengakuan hukum atas tanah yang ditempati maupun dikelola, termasuk warga di kawasan hutan dan perkebunan.

“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi menjelaskan bahwa program PTSL merupakan bentuk pelayanan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat.

Adolf menyampaikan, pada 2026 Banyuwangi mendapatkan target penerbitan sertifikat melalui PTSL sebanyak 12.450 bidang tanah. Hingga pertengahan November, capaian penyelesaiannya sudah mencapai 99 persen.

“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” jelas Adolf.

Manfaat program tersebut dirasakan langsung oleh Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag. Ia mengaku bersyukur karena tanah beserta rumah peninggalan orang tuanya yang selama bertahun-tahun belum memiliki sertifikat akhirnya memperoleh legalitas resmi.

Menurut Sanhuri, proses pengurusan melalui program PTSL berlangsung sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.

“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya. (tim)