DPRD Banyuwangi Perkuat Koordinasi, Jaga Kelancaran Jalur Ketapang–Gilimanuk
Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara saat berkoordinasi terkait kelancaran Ketapang–Gilimanuk.
BANYUWANGI (AktualLine.com)–DPRD Kabupaten Banyuwangi terus mendorong penanganan kemacetan yang terjadi di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan.
Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk ASDP Ketapang dan Kapolresta Banyuwangi. Langkah ini dilakukan menyusul antrean kendaraan yang mengular dan mulai berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan Pelabuhan Ketapang.
Kepadatan kendaraan di jalur penyeberangan tersebut juga berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang menuju Bali. Karena itu, penanganannya dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor agar kondisi di lapangan dapat segera dikendalikan.
Menurut Made, persoalan kepadatan kendaraan tidak hanya dirasakan di kawasan pelabuhan. Dampaknya juga berimbas terhadap arus lalu lintas di sekitar Ketapang sehingga kondisi lapangan perlu dipantau secara berkala.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk ASDP dan kepolisian, agar persoalan antrean kendaraan ini bisa segera terurai dan aktivitas masyarakat kembali normal,” kata Made, Senin lalu (7/9/2026).
Selain mengupayakan penguraian antrean, pengaturan lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan juga menjadi bagian dari pembahasan. Kepolisian dapat melakukan rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan dan situasi kendaraan di lapangan.
Sementara itu, pihak pengelola pelabuhan diharapkan terus mengoptimalkan pelayanan kendaraan yang akan menuju kapal penyeberangan. Langkah tersebut diperlukan agar pergerakan kendaraan dapat berlangsung lebih lancar dan antrean tidak semakin panjang.
Made menerangkan, jalur Ketapang–Gilimanuk memiliki peran penting sebagai salah satu jalur utama mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Jawa dan Bali. Kelancaran jalur tersebut karena itu perlu menjadi perhatian bersama.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana semua pihak bergerak bersama. Kita berharap kemacetan bisa segera pulih dan masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan tidak terlalu lama menunggu,” terang Made.
Koordinasi antara DPRD, kepolisian, ASDP, dan pihak terkait lainnya diharapkan mampu menghasilkan langkah penanganan yang efektif. Dengan upaya bersama tersebut, antrean kendaraan di jalur Ketapang–Gilimanuk diharapkan segera terkendali sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi logistik kembali berjalan lancar. (tim)
