Banyuwangi Perkuat Kesetaraan Gender Lewat Pemberdayaan Perempuan dan Layanan Publik
BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pembangunan yang berperspektif gender melalui sejumlah kebijakan, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan peran perempuan dalam birokrasi, hingga perluasan akses pelayanan publik yang inklusif.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 itu dilaksanakan secara daring dari Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.
Ipuk menjelaskan, pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan kesempatan, akses, dan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Pemkab mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan serta monitoring,” tegasnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab sebagai penopang ekonomi rumah tangga.
Melalui program Kanggo Riko, sejak 2021 pemerintah daerah telah memberikan bantuan peralatan usaha produktif kepada 6.398 perempuan kepala keluarga. Total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp11,41 miliar.
“Kami juga memberikan bantuan premi BPJS, pelatihan usaha, hingga menggerakkan ribuan ASN untuk berbelanja ke pasar tradisional setiap bulannya sebagai upaya mendongkrak pendapatan mereka,” kata Ipuk.
Selain pemberdayaan ekonomi, kesempatan perempuan untuk berkarier di lingkungan pemerintahan juga terus diperluas. Hal itu terlihat dari keterlibatan perempuan dalam sejumlah jabatan struktural di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pejabat perempuan menduduki sekitar 12 persen posisi eselon II, 17,5 persen eselon III, dan 38 persen eselon IV.
Sementara dalam aspek pelayanan publik, Pemkab Banyuwangi mengembangkan berbagai layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat mengakses administrasi kependudukan. Di antaranya melalui program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun).
Pemerintah daerah juga mengupayakan penerbitan dokumen identitas kependudukan bagi warga miskin yang telah terdata melalui UGD Kemiskinan.
Upaya menyerap aspirasi masyarakat turut dilakukan melalui kegiatan rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, serta rembug santri.
“Pemkab juga rutin menggelar rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, serta rembug santri untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan harapan berbagai kelompok warga,” terang Ipuk.
Verifikasi lapangan tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Banyuwangi, perwakilan Forkopimda, organisasi perempuan, pengusaha perempuan, media, perguruan tinggi, serta sejumlah kepala desa perempuan. Tim panelis dari KemenPPPA melakukan pendalaman terhadap dokumen, data, dan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Banyuwangi.
Dalam penilaian PPE 2026, terdapat lima kategori penghargaan, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor.
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, Banyuwangi berhasil masuk kategori Utama. Capaian tersebut meningkat dua tingkat dibandingkan hasil penilaian 2021, ketika Banyuwangi berada pada kategori Madya. (tim)
