Empat Kali Beruntun, Banyuwangi Kembali Duduki Peringkat Teratas Kinerja Pemerintahan Daerah
BANYUWANGI (AktualLine.com)–Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada tahun 2026, Banyuwangi sukses meraih peringkat pertama sebagai kabupaten dengan status “Kinerja Tinggi” dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Capaian ini menandai keberhasilan Banyuwangi mempertahankan posisi terbaik selama empat kali berturut-turut. Penilaian tersebut didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan mekanisme tahunan Kemendagri untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 yang berlangsung di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.
Penilaian kinerja tersebut mencakup 606 indikator dari berbagai aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, arah pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional serta kebijakan pemerintah provinsi, khususnya dalam sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.
Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan capaian positif dari berbagai indikator makro.
“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.
Ia juga memaparkan bahwa angka kemiskinan di Banyuwangi terus mengalami penurunan. Setelah sempat meningkat pada masa pandemi Covid-19 menjadi 8,07 persen pada 2021, angka tersebut turun secara bertahap menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), dan 6,13 persen pada 2025.
“Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3,” jelas Budi.
Selain itu, kinerja pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Di sektor kesehatan, layanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui disebut telah mencapai 100 persen.
Tak hanya itu, Banyuwangi juga sebelumnya dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif oleh Kemendagri selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Bahkan, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (tim)
